Demokrasi Indonesia bisa mati jika yang mengkritik pemerintah dianggap memprovokasi dan radikal.
“Kalau setiap kritik dianggap memprovokasi dan dicap radikal, matilah demokrasi,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui juru bicaranya Husein Abdullah, Kamis (18/2/2021).
JK mengaku tak mengerti alasan buzzer menuding pertanyaannya itu sebagai provokasi. Dia hanya menyayangkan ulah ‘buzzer Istana’ itu antikritik terhadap masukan yang disampaikan masyarakat.
JK menyebut saat menjadi Wapresnya Jokowi maupun Wapresnya Pak SBY tidak pernah ada buzzer. “Zaman saya dulu tidak ada buzzer. Buzzer baru ada sekarang dan galaknya minta ampun. Kalau berdebat argumennya adalah okol,” kata JK.
Di bagian lain JK mendukung niat baik Presiden untuk merivisi Undang Undang UU ITE, karena faktanya banyak yang dirugikan akibat tebang pilih dalam penerapan UU ITE.
