Joko Widodo (Jokowi) lebih kejam dari Presiden sebelumnya terkait masalah Papua di mana di wilayah Indonesia bagian Timur sering terjadi kekerasan terhadap penduduk setempat.
Demikian dikatakan politisi senior dan intelektual Papua Paskalis Kossay dalam artikel berjudul Masalah Papua: Kepemimpinan Jokowi Lebih Kejam dari Presiden Sebelumnya. “Dalam masa kepemimpinan Jokowi, eskalasi kekerasan di Tanah Papua terus meningkat,” ungkapnya.
Amnesti Internasional mencatat dalam dua tahun terakhir sejak Agustus 2019 sampai 2020 terjadi 68 kasus pembunuhan terhadap warga sipil orang asli Papua. Semua kasus tersebut tidak pernah diproses hukum yang wajar.
Kata Paskalis, pemerintahan Jokowi menjadikan rakyat papua sebagai musuh negara. Seluruh gerak gerik rakyat papua diawasi sedemikian ketat dan keras. Hak kebebasan berekspresi dibungkam dengan pendekatan keamanan yang represif. Diciptakan kondisi seolah-olah menghadapi perang. Padahal rakyat hanya ingin menyampaikan pendapat di depan umum.
“Hanya masa pemerintahan Jokowi kondisi kemanusiaan di Papua sangat buruk. Jokowi tidak mampu mengendalikan situasi keamanan di Papua menjadi normal. Jokowi sengaja membiarkan para aktor pemusnahan kemanusiaan di Papua terus bergerak tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan,” jelasnya.
Pemerintahan Jokowi lebih mendengar suara elit. Padahal orang-orang tersebut sesungguhnya kelompok oportunis yang mencari untung dibalik penderitaan rakyat. Kelompok oportunis ini berkoar-koar meyakinkan Jokowi seolah mereka pihak penentu stabilisasi kondisi papua. Padahal sesungguhnya omongan mereka hanya spekulasi politik dalam misi oportunisme pribadi.
Menurut Paskalis, Kebijakan Jokowi ke Papua sekadar pencitraan, tidak terarah dan menjawab kebutuhan rakyat papua. Jokowi selalu menggembar gemborkan pembangunan infrastriktur jalan dan jembatan. Namun tidak ada yang baru dirancang bangun dalam kepemimpinan Jokowi. Yang ada justru melanjutkan apa yang sudah dirancang bangun oleh kepemimpinan Presiden SBY.
“Satu hal sangat memprihatinkan rakyat Papua adalah eskalasi keamanan yang terus meningkat. Jokowi sepertinya tidak mampu mengendalikan para jenderal TNI dan Polri supaya sistem keamanan di Papua ini dikelola dengan pendekatan kesejahteraan. Bukannya terus memelihara konflik, menambah pasukan semakin meresahkan rakyat,” pungkasnya.
