Politikus Demokrat Yan A Harahap mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang utangnya selalu naik.
“Raja utang harusnya minta maaf bukan minta wakaf,” kata Yan di akun Twitter-nya @YanHarahap.
Yan mengatakan seperti itu menanggapi berita dari idxchannel.com berjudul “Utang RI Tembus Rp 6.000 T, Sri Mulyani: Masih Rendah”.
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden kelima Republik Indonesia, berkomentar di media sosial mengenai kebijakan utang pemerintah. Menurut laki-laki asli Pacitan (Jawa Timur) itu, utang pemerintah mungkin bisa dibilang agak kebablasan.
“Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, tetapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita. Membatasi ruang gerak ekonomi kita,” tulis SBY dalam unggahan di Facebook.
SBY juga menyinggung perekonomian Indonesia pada 1960. Kala itu ekonomi Indonesia dinilai sebagai titik terendah, karena pemerintah tidak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi atau bisa diibaratkan ‘besar pasak daripada tiang’.
Oleh karena itu, menurut SBY pemerintah harus disiplin dan tetap mengatur keuangan negara dan harus bisa mengendalikan ekonomi agar ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang bisa diselamatkan.
“Pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai terjadi pada era Presiden Joko Widodo saat ini.
Didik mencontohkan, jumlah utang Indonesia pada 2019 mencapai sekitar Rp921 triliun, Rp275 triliun untuk membayar bunga utang dan Rp475 triliun untuk membayar pokok utang. Padahal, utang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lebih dari Rp500 triliun.
“Jadi setiap tahun ke depannya Indonesia bayar utang kira-kira Rp1.000 triliun, ini 1.500 persen dari anggaran untuk pendidikan, katanya, Kamis (1/10/2020).
