Muhammadiyah melakukan langkah cerdas dalam menghadapi Rezim Joko Widodo (Jokowi) dengan menarik dana yang tersimpan di Bank Syariah BUMN hasil merger.
“Menarik dana yang tersimpan di Bank Syariah BUMN hasil merger merupakan langkah cerdas Muhammadiyah,” kata pengamat politik Achsin Ibnu Maksum kepada suaranasional, Sabtu (26/12/2020).
Menurut Achsin, sikap Muhammadiyah membuat pemerintahan Jokowi kelimpungan. “DPR berupaya melobi agar Muhamamdiyah tidak menarik dananya dari Bank Syariah BUMN hasil merger,” jelasnya.
Kata Achsin, pemerintah yang keberatan rencana Muhammadiyah menunjukkan kas negara Rezim Jokowi kosong. “Rezim Jokowi hanya mengandalkan utang dan dana dari masyarakat. Kas negara kosong,” papar Achsin.
Muhammadiyah membeberkan alasan rencana mereka menarik dana amal usaha dan persyarikatan yang selama ini ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Untuk diketahui, BSI merupakan bank mergeran tiga himbara syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan langkah itu dilakukan karena BSI dan perbankan pada umumnya dinilai lembaganya tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan kepada masyarakat kecil.
Malah, Muhammadiyah berpandangan BSI dan perbankan pada umumnya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
“BSI dan perbankan pada umumnya tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan dan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi, politik, dan sosial manapun,” katanya pada konferensi pers daring, Selasa (22/12).
