Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingkar janji tidak menampung aktivis 98 di jajaran menteri. Padahal Jokowi pernah berjanji memberikan jabatan menteri dari aktivis 98.
“Jejak digital Jokowi dalam Rembug Nasional Aktivis 98 di Hotel Sahid pada 2019 mengisyaratkan akan menjadikan aktivis 98 menjadi menteri. Namun faktanya sampai sekarang kalangan partai politik yang diambil menjadi menteri,” kata pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Selasa (22/12/2020).
Menurut Yunus, Jokowi jangan melupakan perjuangan aktivis 98 saat Pilpres 2019 yang turun di kalangan rakyat untuk memenangkan mantan Wali Kota Solo. “Ini bukan minta jabatan, tapi pernyataan Jokowi yang akan memberikan jabatan ke aktivis 98. Jokowi jangan sampai ingkar janji,” ungkapnya.
Kata alumni pascasarjana sosiologi UGM ini, banyak kalangan aktivis 98 yang cukup mumpuni sebagai menteri. “Jangan sampai ada pandangan aktivis 98 itu hanya mencari jabatan dan tidak mampu. Aktivis 98 banyak yang berpengalaman bidang profesional maupun birokrasi,” jelas Yunus.
Yunus mengatakan, Jokowi menempatkan kalangan aktivis 98 untuk menambah kepercayaan masyarakat. “Opini yang berkembang di masyarakat citra Jokowi menjadi buruk apa yang diungkapkan tidak sesuai,” pungkasnya.
Presiden Jokowi memberi sinyal untuk mengisi jabatan menteri di kabinetnya nanti dari kalangan aktivis 1998. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat menghadiri acara rembuk nasional aktivis 1998 di Hotel Sahid Jakarta, Ahad (16/6/2019).
Jokowi melihat bahwa, tak sedikit mantan aktivis reformasi yang kini sudah menduduki jabatan penting baik di pemerintahan, parlemen, hingga perusahaan. Namun, lanjutnya, kalangan aktivis ’98 belum ada yang mengisi posisi menteri.
“Bisa saja, kenapa tidak dengan kemampuan yang ada. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar. Bisa saja di BUMN tetapi selagi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan syarat yang sering saya sampaikan,” jelas Presiden Jokowi di hadapan hadirin, Ahad (16/6/2019).
