Pemerintah makin jeblok di mata rakyat cara agitasi dan diskriminasi dalam menghadapi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).
“Penanganan kasus HRS dengan cara-cara agitasi dan diskriminasi itu saja sudah membuat jeblok nilai pemerintah,” kata Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) Jawa Barat Kolonel (Purn) Sugeng Waras kepada suaranasional, Rabu (2/12/2020).
Menurut Sugeng Waras, pemerintah terlihat diskriminasi dalam menangani Covid-19. “Pemerintah tetap melaksanakan pilkada yang memungkinkan tersebarnya Covid-19 dengan adanya kerumunan massa,” paparnya.
Kata Sugeng Waras, wibawa pemerintah makin terpuruk atas sikapnya yang diskriminasi dalam menangani Covid-19. “Niscaya akan menambah keterpurukan wibawa dan marwah pemerintah yang seharusnya patut disandang dan diteladani rakyatnya,” jelasnya.
Menurut Sugeng Waras, cara pemerintah mengatasi HRS memunculkan masalah baru. “Penanganan yang kurang tepat hanya akan memunculkan masalah masalah baru yang tidak menguntungkan negara ini,” pungkas Sugeng Waras.
