Kabinet Joko Widodo (Jokowi) bisa rapuh atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlihat tebang pilih dalam kasus Edhy Prabowo.
“KPK terlihat tebang pilih dalam kasus Edhy Prabowo, 2 atau 3 bulan, kabinet bisa lebih rapuh karena para menteri dalam mengeluarkan kebijakan bisa dianggap merugikan negara,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Jumat (27/11/2020).
Rapuhnya kabinet, menurut Amir Hamzah, ada ketakutan menteri yang mengeluarkan kebijakan impor pangan untuk kebutuhan dalam negeri bisa dianggap merugikan negara. “Kebijakan impor ini berkaitan dengan para pengusaha besar dan bisa jadi menjadi target dari KPK,” papar Amir Hamzah.
Kata Amir, publik perlu mendengar pernyataan Jokowi ketika ada tudingan dari masyarakat KPK tebang pilih. “Publik ingin mendengar pernyataan Jokowi terkait disinyalirnya pelemahan KPK di era penguasa sekarang ini,” jelasnya.
Menurut Amir Hamzah, di saat KPK berhasil menangkap Edhy Prabowo tetapi kader PDIP Harun Masiku belum jelas keberadannya. “Publik juga mendesak KPK untuk segera menangkap Harun Masiku,” ungkap Amir Hamzah.
Selain itu, ia melihat ada perubahan konstelasi politik jika Menteri KKP tidak disi kader Gerindra. “Ketika Menteri KKP bukan Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu bisa galak ke pemerintah,” jelas Amir Hamzah.
