Megawati Soekarnoputri yang meminta Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan sejarah 65 merupakan upaya Ketua Umum PDIP menutupi pemberontakan PKI dan Nasionalis, Agama & Komunis (Nasakom).
“Tiba-tiba Megawati meminta sejarah 65 diluruskan, ini menandakan Ketua Umum PDIP ingin menutupi keterlibatan PKI dan Nasakom,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (25/11/2020).
Menurut Muslim, pernyataan Megawati yang meminta pelurusan sejarah 65 akan memunculkan kontroversi seperti RUU HIP. “Pernyataan Megawati itu juga terkait keinginan untuk meloloskan RUU HIP/RUU BPIP,” papar Muslim.
Kata Muslim, kalau sejarah 65 dibongkar justru bisa merugikan Soekarno sendiri. “Orde Baru sudah berupaya menutupi fakta para demonstran yang menjuluki Soekarno macam-macam jelang kejatuhan Orde Lama. Kalau ini dibuka membuka luka lama,” jelas Muslim.
Muslim mengatakan, pendapat Prof Salim Said yang menyebut sampai sekarang PDIP tidak pernah mengecam Nasakom membuat rakyat mengaitkan partai berkepala Banteng Moncong Putih dengan komunis. “Pernyataan Prof Salim Said betul. Harusnya PDIP mengecam Nasakom dan menyatakan ideologi Nasakom yang digagas Soekarno membahayakan ideologi bangsa,” jelas Muslim.
Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal kejadian 1965.
Mega menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau menteri pendidikan dan kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?” kata Megawati dalam diskusi virtual di akun Youtube Museum Kepresidenan Balai Kirti, Selasa (24/11).
