Pihak Istana makin panik atas pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut adanya kekosongan kepemimpinan saat ini. Pihak Istana akan menghajar JK melalui buzzer maupun demonstrasi.
“Buzzer Istana menyerang JK setelah pernyataan mantan Wakil Presiden itu menyebut ada kekosongan kepemimpinan,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Selasa (24/11/2020).
Menurut Rahman, pihak Istana melalui Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro menilai pernyataan JK sangat politis. “Dari pernyataan KSP akan diterjemahkan para buzzer menghabisi JK di media sosial,” papar Rahman.
Kata Rahman, kasus dugaan korupsi JK akan dimainkan dan didorong ke KPK. “Kemungkinan KPK akan didorong untuk memeriksa JK dalam dugaan kasus korupsi terutama masalah pembangkit listrik maupun utang Bosowa,” jelas Rahman.
Rahman mengatakan, buzeer Istana akan terus dimainkan untuk menjaga penguasa agar tidak terganggu. “Tugas buzzer menjaga penguasa dan menghajar kelompok oposisi maupun yang mengkritik Jokowi,” paparnya.
Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS. Juri menilai pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma’ruf Amin saat ini.
“Pertama, perlu diperjelas apa yang dimaksud ‘kekosongan kepemimpinan aspiratif’. Apakah presiden dan wapres, atau DPR/MPR, atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Sebab, jika merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan,” ujar Juri saat dihubungi, Ahad (22/11/2020).
Juri menganggap pernyataan JK terlalu politis jika menghubungkan kosongnya kepemimpinan aspirasi dengan Habib Rizieq Syihab (HRS). Pernyataan itu dinilai bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.
“Kedua, pernyataan Pak JK adalah pernyataan yang sangat politis. Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi,” ucapnya.
