Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) menanggapi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digelar para buruh dan mahasiswa di beberapa daerah pada Kamis (8/10/2020).
PDIP menilai, meskipun demokrasi dijamin hak konstitusional warga negara, namun hak tersebut harus dijalankan secara tertib, berdisiplin, tetap mengikuti protokol pencegahan COVID-19, serta tidak boleh mengganggu ketentraman masyarakat.
1. Demonstrasi anarkis membuat rasa aman dan ketertiban umum terganggu
PDIP Sesalkan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Istimewa)
PDIP menilai, berdasarkan hasil evaluasi di sejumlah daerah, aksi demonstrasi telah merusak fasilitas umum dan merugikan banyak pihak.
“Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memprioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).
2. PDIP klaim semangat UU Cipta Kerja bentuk keberpihakan kepada rakyat
PDIP Sesalkan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020). Dok. PDIP
Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kata Hasto, PDIP percaya semangat yang dibangun Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan seluruh jajaran kabinet adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat.
“Semangat mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, dan pekerjaan dapat terpenuhi. Seluruh kepekaan dan instrumen sosial, melalui program bantuan sosial, menjadi semangat pokok Presiden Jokowi,” ujarnya.
3. PDIP yakin Jokowi kedepankan dialog dalam setiap pengambilan keputusan
PDIP Sesalkan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh Presiden Jokowi tinjau proyek Lumbung Pangan Nasional di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
PDIP percaya Jokowi akan kedepankan dialog, namun pada saat bersamaan hukum harus ditegakkan. Sebab, lanjut dia, tanggung jawab Presiden itu besar, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju juga harus proaktif, mengambil inisiatif melakukan dialog, khususnya kementerian yang berkaitan dengan perekonomian nasional, tenaga kerja, sosial politik keamanan. Dialog adalah jalan terbaik, dan fokus utama tetap pada penanganan pandemi dan memastikan perbaikan di aspek perekonomian rakyat,” tuturnya.[idntimes]
