Pemerintah dan DPR harus membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena memunculkan kegaduhan karena isinya sangat merugikan kalangan buruh.
Demikian dikatakan Ketua Umum Forum Banten Bersatu (FORBAS) Rina Triningsih dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (5/10/2020). “Sumber kegaduhan dari pemerintah yang tidak mendengar aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Kata alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya menguntungkan kepentingan pengusaha. “Padahal hubungan buruh dan pengusaha itu sejajar. Pengusaha tanpa adanya buruh tidak ada artinya. Perusahaan sukses karena peran buruh,” papar Rina.
Rina juga sangat menyesalkan sikap pemerintah yang terlihat represif dalam menghadapi buruh yang akan berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Pabrik-pabrik di kawasan industri didatangi aparat kepolisian dengan kendaraan taktis water canon. Ini sangat tidak bijak,” papar Rina.
Menurut Rina, pemerintah dan DPR yang bersikeras menyetujui pengesahan RUU Omninus Law Cipta sangat melukai hati nurani. “Partai-partai yang mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dihukum rakyat di Pemilu 2024,” pungkasnya.
