Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan ambil alih kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2020 di saat negara bangkrut karena terkena resesi ekonomi akibat Covid-19.
“Kondisi negara bangkrut, TNI akan ambil alih kekusaaan Jokowi Desember 2020,” Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) Anto Kusumayuda kepada suaranasional, Sabtu (12/9/2020).
Menurut Anto, Gatot Nurmantyo dimunculkan untuk mempersatukan TNI dalam mengambil kekuasaan Presiden Jokowi. “Prabowo yang diharapkan bisa mempersatukan justru berada di kekuasaan Jokowi, maka dimunculkan Gatot Nurmantyo,” ungkap mantan Ketua Umum Pusat Informasi & Jaringan Aksi Reformasi (Pijar) Indonesia.
Kata Anto, setelah TNI mengambil alih kekuasaan Jokowi, akan menerapkan Dwi Fungsi TNI. “Padahal sudah tidak jamannya lagi Dwi Fungsi TNI. Saya mengusulkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil dibubarkan karena tugas TNI ancaman dari luar bukan dari dalam,” ungkapya.
Keberdaan Komando Teritorial TNI, kata Anto tidak sesuai dengan konsep civil society. “Kekuasaan sipil cukup ada di tangan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat. Keberadaan Komando Teritorial TNI itu sejajar dengan kepala daerah. Harusnya sudah ada Kostrad, Kopassus tidak perlu Komando Terirorial TNI lagi,” jelas alumni Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Menurut Anto, keberadaan Komando Teritorial mulai dari pusat hingga perdesaan juga justru berpotensi menggoyahkan profesionalime personel TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Sebab, dengan struktur teritorial yang komprehensif, membuat siapapun aparat atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.
Kata Anto struktur yang baru dan relevan dengan tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Bukan hanya TNI AD, Kogabwilhan mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, yakni TNI AL, TNI AU Dan TNI AD.
