Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI meminta menghentikan dan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (12/9/2020). “Menghentikan aktivitas masyarakat di semua bidang hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan solusi dari Pemda DKI Jakarta,” ungkapnya.
Menurur Gembong, kebijakan rencana PSBB Total seperti awal tidak dikordinasikan/dikomunikasikan serta masukan dari/ ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder).
Menurut Gembong, memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang.
“Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat,” jelas Gembong.
Patut diingat dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
Gembong mengatakan, rencana kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.
“Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar 1,449 T dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant,” pungkasnya.
