Pernyataan blunder Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar) mengakibatkan rakyat tidak akan memilih kepala daerah yang diusung PDIP.
“Blunder Puan menjadi efek domino, kepala daerah yang diusung PDIP tidak akan dipilih rakyat,” kata pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Senin (7/9/2020).
Menurut Yunus, rakyat akan menganggap PDIP menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingannya sendiri. “Tudingan rakyat Sumbar tidak Pancasilais karena tidak memilih PDIP mempunyai efek terhadap seluruh rakyat Indonesia,” papar Yunus.
Kata Yunus, munculnya RUU BPIP yang ditolak rakyat juga berpengaruh calon kepala daerah yang diusung PDIP. “Selama ini yang bersikeras mengesahkan RUU BPIP itu PDIP. Padahal rakyat sangat menolak RUU BPIP,” ungkap Yunus.
Yunus mengatakan, pernyataan politisi PDIP yang mencari pembenar pernyataan Puan justru membuat rakyat tidak simpati kepada partai berlambang Banteng Moncong Putih. “Harusnya setelah kejadian itu, Puan meminta maaf dan mengunjungi tokoh-tokoh umat Islam, kasusnya bisa selesai,” ungkap Yunus.
Pasca meninggalnya Taufik Kiemas, kata Yunus, hubungan PDIP dengan kalangan umat Islam kurang membaik. “Taufik Kiemas itu mempunyai hubungan baik dengan kalangan Islam,” pungkasnya.
