Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus mengorganisir potensi masyarakat seperti kalangan intelektual dari berbagai perguruan tinggi, ormas pemuda, ormas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.
Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah Marasabessy dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (27/7/2020). “Harusnya ada kolaborasi dari Pemprov Maluku, DPRD, intelektual untuk mamajukan Maluku,” ungkapnya.
Kata Amir, Maluku memiliki sumber kekayaan dari laut yang memasok pemerintah pusat melalui APBN sangat besar tetapi APBD Maluku hanya Rp3,1 triliun tiap tahun. “Tiap tahun minimal ikannya 2 juta ton, belum udang, tripang. Janji Maluku sebagai sumber lumbang ikan belum terwujud sampai sekarang,” papar Amir.
Menurut Amir, dengan APBD Maluku itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan rakyat dengan mengorganisir potensi masyarakat di wilayah tersebut. “Kebijakan ini harus dilakukan terbuka,” jelasnya.
Pengorganisir potensi masyarakat, kata Amir bisa meminimalkan kemiskinan di Maluku. “Justru wilayah yang kaya sumber alam seperti Maluku, Papua, Papua Barat, NTT jadi wilayah termiskin. Selalu bergantian dalam posisi kemiskinannya,” pungkas Amir.
