Politik dinasti Joko Widodo (Jokowi) dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo merusak demokrasi Indonesia.
“Dinasti politik Jokowi diperlihatkan secara terang-terangan dengan majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo. Dinasti politik Jokowi merusak demokrasi,” kata aktivis Malari 74 Salim kepada suaranasional, Senin (20/7/2020).
Menurut tahanan politik era Soeharto, Gibran maju sebagai calon Wali Kota saat ayahnya masih menjabat Presiden Indonesia. “Secara etika tidak baik dan ada konflik kepentingan,” ungkapnya.
Salim mengatakan, bagi pendukung Jokowi menganggap majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo merupakan hak setiap warga negara dan dijamin di era demokrasi.
“Pendukung Jokowi itu selalu mencari pembenar majunya Gibran sebagai calon Wali Kota Solo. Saat Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, pendukung Jokowi mem-bully putra tertua SBY itu,” jelasnya.
Selain itu, kata Salim, publik bisa menilai, Jokowi dan Gibran mempunyai kemiripan dalam berbicara yaitu tidak adanya konsistenan. “Gibran pernah menyatakan tidak tertarik masuk politik, faktanya maju calon Wali Kota Solo. Jokowi pernah menyatakan, tidak tertarik menjadi capres bahkaan kata yang terkenal ‘copras, capres’, namun Jokowi menjadi capres,” pungkasnya.
