Ada beberapa skenario politik jika Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatan Presiden Indonesia.
“Skenario pertama, sesuai UUD45 pasal 8 ayat 1, jika presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Hal ini dapat terlaksana bila di tingkat elit politik, Wapres Ma’ruf Amin (MA) diterima semua parpol dan anggota DPR/MPR,” kata pengamat politik Abdurrahman Syehbukar dalam artikel ‘Skenario Politik Bila Jokowi Mundur’.
Kata Abdurrahman, MA juga belum tentu mendapat kepercayaan rakyat, baik dari elemen pendukung maupun kontra Jokowi. Pasalnya, MA hanya dipakai sebagai vote-getter kalangan nahdiyin saat pilpres dan stempel agama bagi rezim yang tidak bersahabat dengan kelompok Islamis, kelompok yang sangat dekat dengan MA sendiri.
Menurut Abdurrahman, skenario kedua, Presiden dan Wakil Presiden berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan maka menurut UUD 1945 pasal 8 ayat 3 pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
“Dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari, MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,” ungkapnya.
Kata Abdurrahman, secara normatif, koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf dan koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi berhak mengusulkan pasangan calon yang akan dipilih MPR.
“Tetapi konfigurasi politik telah berubah dengan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dus, peta politik di parlemen berubah dengan sendirinya,” jelas Abdurrahman.
Lanjut Abdurrahman, skenario politik dengan pasangan Prabowo-Puan atau pasangan lain yang berasal dari elit parpol tidak akan membawa perubahan berarti.
“Pasalnya mereka mewarisi DNA politik rezim Jokowi dan menjadi bagian integral rezim dengan segala trik politik yang dimainkannya selama ini untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan,” ungkapnya.
Mereka tidak akan bisa keluar dari perangkap oligarki yang mengitari istana, juga tidak akan berani mengubah arah peta jalan rezim Jokowi yang didikte para taipan.
Kata Abdurrahman, demi keselamatan masa depan bangsa, MPR harus berani keluar dari perangkap realitas politik elit, dan mengambil jalan lain.
“Sejumlah figur di luar elit parpol atau yang selama ini berada di luar pusaran kekuasaan dapat menjadi pilihan alternatif. Kita tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas. Hanya saja, mereka tidak mendapatkan kesempatan tampil di pentas politik nasional akibat realitas politik yang sangat oligarkis dan culas,” pungkasnya.
