Sibuk dan gaduh ngumpulin data-data kota di Eropa, Asia dan Amrik melepas isolasi diri, ujungnya cuma mo remehkan Gubernur Anies Baswedan. Segel Jakarta ngak ngerti UU tentang Karantina Kesehatan. Itu tersurat dalam ulasan di FB milik Ahura Mazda yang satu orang dengan Zeng Wei Jian.
Seakan ingin tampil sebagai pendukung presiden Jokowi terkait ‘New Normal’ melawan pihak-pihak yang mempertanyakan kesiapan ‘New Normal’ ini. Mengutip pandangan Amien Rais yang sebenarnya bukan tidak setuju kenormalan baru itu, tetapi lebih ke beban hutang negara karena ada ‘potencial trickness’ itu dari pihak pengambil kesempatan.
Dan yang utama adalah waktu dan kematangannya harus terpenuhi dahulu untuk masuk dalam situasi kehidupan yang diistilahkan sebagai kenormalan baru itu.
Secara bernegara tentu apa yang disampaikan Sufmi Dasco dalam kedudukannya sebagai wakil ketua DPR adalah tepat sekali. Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat UUD 45 pasal 27 ayat 2.
Bila kenormalan hidup baru itu adalah bagian pelonggaran PSBB, maka seharusnya tetap diumumkan, sebab bila tidak ‘New Normal’ itu dapat diartikan sebagai peraturan baru pengganti PSBB.
Penerapan NN ini menjadi unik manakala mencakup dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Kedua kota ini menjadi indikator bagi kebijakan evaluasi PSBB yang diambil pusat dan cara pemimpin wilayah itu mengsinkronkannya dengan tepat demi keamanan kesehatan warganya.
Ditengah kedua celah itulah kadang muncul oportunis yang mencoba menghasut adanya dua kubu yang bertarung. Menjadi bagian haters dibalik kertas. Padahal rakyat dan pemimpin pun ingin kembali ke kehidupan normal.
Pena yang semestinya menjadi penghubung komunikasi antara kekhawatiran pelepasan PSBB ini dengan upaya persiapan-persiapan Protokol New Normal tidak terjadi, bahkan berupaya mendegradasi kebijakan pemprov secara serampangan.
Tidak ada yang tidak ingin kehidupan normal meski model baru. Yang ada adalah kelompok yang mengkhawatirkan dan mengingatkan potensi percepatan penularan virus ini bila pengendalian pengawasan atau pola kesadaran publik lepas kontrol.
Jadi setan haters itu tidak ada, yang ada mungkin penulis setan yang kecanduan gaduh memproduksi stigma friksi disetiap hadirnya kebijakan pemerintah pusat atau daerah khususnya terkait penanganan wabah Covid19 ini.
Kebijakan pemerintah pusat justru akan menjadi lebih sempurna dalam aplikasi protokolnya dengan memperhatikan masukan atau kritikan dari publik. Itu yang semestinya menjadi tali penyambung kebersamaan dan bukan penyabung pro kontra layaknya adu ayam.
‘New Normal’ juga sepenuhnya bukan agenda politik tapi suatu pola baru yang relevan untuk langkah kehidupan menuju terbebasnya manusia dari belenggu wabah ini.
Upaya memakai kebijakan PSBB yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan memakainya untuk membenturkan kembali Pusat dengan Daerah seakan hanya memberi keuntungan pabrik mie instan dan sanitizer semata adalah wujud kedangkalan analisa semata.
Terhadap penulis adu domba friksi semacam itu apalagi menyebar dalam media sosial sangat tidak membantu terciptanya kesinambungan perjalanan langkah-langkah Pemerintah untuk secara tertib mengembalikan rakyat pada dinamika kehidupan normalnya kembali meski dengan
cara baru.
Dengan demikian PSBB bukanlah media yang layak buat diplintirkan kearah pelemahan Pemerintahan Pusat dan Daerah tanpa disadari. Tidak ada soal menang kalah dalam PSBB ini…
Adian Radiatus
