Serpong – Salah satu bagian yang dikritisi Fraksi PKS di DPR RI terhadap RUU Ciptaker adalah penghilangan syarat kewajiban beragama Islam kepada pemilik perusahaan yang ingin menyelenggarakan usaha umroh. Bagi PKS penghilangan syarat ini sangat riskan mengingat umroh merupakan salah satu ibadah umat Islam yang setiap tahapnya diatur dalam ketentuan agama.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyebutkan dalam setiap penyelenggaraan umroh ada bimbingan dan pendampingan kepada calon jamaah berdasarkan syariat Islam. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh umat Islam sendiri, bukan oleh orang yang beragama di luar Islam.
PKS khawatir jika umroh dikelola oleh perusahaan yang bukan dimiliki orang Islam akan menghilangkan substansi ibadah umroh dan hanya menyamakan umroh dengan perjalanan wisata biasa.
“Sulit membayangkan bagaimana rasanya melaksanakan umroh yang dikelola bukan oleh orang Islam. Substansi ibadah umroh sama seperti haji yaitu meneguhkan tauhid, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan sekaligus menolak apapun atau siapapun untuk disembah.
Lalu, apakah negara dapat menjamin orang beragama di luar Islam bisa mengajarkan masalah prinsip seperti itu secara lugas meskipun bertentangan dengan keyakinan mereka?” tegas Mulyanto.
Mulyanto minta Pemerintah jangan mencampuradukan masalah ibadah dengan kepentingan bisnis. Biarkan urusan ibadah orang Islam diselenggarakan oleh orang Islam sendiri. Faktanya, hingga saat ini Indonesia tidak kekurangan jumlah penyelenggara umroh. Sehingga tidak ada alasan mendesak bagi Pemerintah untuk memberi izin umat lain menyelenggarakan ibadah umat Islam.
Mulyanto meminta Pemerintah sebaiknya tetap menggunakan Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurut Mulyanto UU tersebut sudah cukup baik mengatur penyelenggaraan haji dan umroh, termasuk soal perizinan usaha.
Di Pasal 89, UU 8/2019 untuk bisa mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Ketentuan ini, menurut Mulyanto, pasti sudah dikaji dan dibahas secara mendalam sebelum diputuskan. Sehingga kalau dihapuskan dan diganti dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam RUU Omnibus Ciptaker akan mengundang perdebatan panjang lagi.
“Memberikan kemudahan bagi pengusaha umroh dalam bentuk perizinan yang lebih sederhana, cepat dan murah tentu sangat dinantikan. Namun syarat agama Islam bagi pengusaha dan pengelola perjalanan ibadah umroh harus tetap dipertahankan.
Pemerintah harusnya paham, bahwa bagi kaum muslimin umroh itu adalah ibadah bukan perjalanan wisata biasa. Syarat di atas penting untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah mereka.
Pemerintah punya tugas untuk itu sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 29, UUD NRI tahun 1945 ayat 2, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tegas Mulyanto.
[subhan/kontributor]
