Pemerintah telah menyalurkan bansos tunai sebesar Rp 600 ribu kepada 750 ribu KK melalui rekening Himbara. Namun pekerjaan rumah belum selesai, sebab penyaluran bansos tunai non perbankan yang melalui PT Pos belum selesai.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah untuk segera menyelesaikan penyaluran bansos tunai.
“Pesan dari Presiden adalah cepat, tepat dan akuntabel. Jadi 3 syarat ini yang harus kita lakukan walaupun tidak mudah, terutama sisi akuntabel yang tetap kita harus perhatikan dan kita laksanakan. Karena ini uang negara yang tentunya harus kita pertanggung jawabkan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual usai ratas, Selasa (19/5/2020).
Juliari menjelaskan, target penyaluran bansos tunai melalui PT Pos mencapai 8,366 juta KK. Hingga kemarin, sudah ada 3,731 juta KK yang sudah disalurkan.
Itu artinya masih ada sekitar 4,6 juta KK penerima bansos tunai belum tersalurkan. Pemerintah pun menargetkan bisa selesai menyalurkan sisa bansos tunai itu pada Sabtu 23 Mei 2020 atau H-1 Lebaran.
“Kita sudah sepakat dengan PT Pos juga dengan Pak Menko PMK, untuk target penyaluran sampai dengan Sabtu, 1 hari jelang Lebaran kita sudah me-lock target yang akan kita salurkan,” tambahnya.
Untuk menyelesaikan sisa target penyaluran bansos tunai itu sesuai target, PT Pos harus mengirimkan kepada 800 ribu KK setiap harinya sampai 23 Mei 2020.
Juliari juga menekankan, seluruh dana bansos tunai sudah diberikan kepada PT Pos. Pemerintah juga sudah memberikan seluruh data penerima bansos tunai.
“Mengenai dananya, per hari ini dananya seluruhnya akan kami geser ke PT Pos, jadi nggak ada masalah mengenai dana, dan seluruh data 8,366 juta ini sudah ada di PT Pos dari kami. Jadi nggak ada lagi masalah data turun naik untuk yang 8,366 juta KK ini,” tutupnya.
Sebelumnya Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.
(das/fdl)
