Data bantuan sosial di DKI Jakarta paling ngawur karena ada anggota DPRD yang menerima bantuan.
“Yang paling ngawur itu data Provinsi Jakarta. Nah itu memang datanya kacau,” kata Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu.
Budi Arie yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) mengatakan, data penerima bantuan sosial yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan. Data, kata Budi Arie memang harus segera direvisi lantaran sejak 2011 lalu data-data ini memang belum diperbaiki.
“Persoalan data harus diperbaiki bersama, konsolidasi data DTKS kita, data terpadu ini harus dievaluasi dan direvisi, karena sejak 2011 enggak pernah di-update, karena itu sehingga banyak data ngawur,” kata dia.
Dia pun berharap dengan peristiwa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi jalan dalam hal perbaikan data penerima bantuan di semua provinsi di Indonesia.
Kata dia, sudah seharusnya di tingkat RT untuk mulai mengkonsolidasi dan mencatat kembali mana saja warganya yang memang layak menerima bantuan.
“RT itu kan yang paling tahu mana tetangganya yang paling susah. Jadi ada proses pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi. Kita harus lakukan konsolidasi data, terutama kesejahteraan sosial,” katanya.
