Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengumumkan pemberian bantuan sosial terhadap warga Jakarta yang terdampak pandemi Corona bersamaan dengan pemerintah pusat. Anies menyebut keputusan itu diambil agar tak melakukan kegiatan secara sepihak.
“Nanti (nilai bantuan) diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Untuk diketahui, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, baik Pemprov DKI maupun pemerintah pusat melakukan konferensi pers sendiri-sendiri dalam pengumuman besaran ataupun distribusi bantuan sosial.
Dalam wawancara dengan wartawan hari ini, Anies belum memberikan gambaran berapa jumlah penerima bantuan tahapan berikutnya. Namun dia menduga jumlah tersebut akan bertambah.
“Nanti sesudah selesai dengan Kemensos, kita umumkan jumlahnya. Tapi ya jumlahnya jadi lebih banyak,” ungkapnya.
Proses pendataan yang dilakukan Pemprov DKI, menurut Anies, adalah mengirimkan data penerima bantuan kepada RW. Lalu RW akan memverifikasi data tersebut.
“Kita kirimkan data-data kepada ketua-ketua RW, daftarnya. Lalu Ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kita,” kata dia.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jakarta diterapkan pada 10 April lalu.
“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas pemerintah daerah dan kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).
Namun ada bantuan sosial tersebut yang tidak tepat sasaran. Anies mengakui adanya PNS dan golongan elite di Ibu Kota yang masuk daftar penerima Bansos selama PSBB Corona. Anies menyebut soal pendataan jutaan penduduk di DKI tak mungkin sempurna.
“Benar kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini data yang superakurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus menerus, dari 1,2 juta ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address,tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data,” papar Anies melalui akun YouTube Pemprov DKI, Rabu (22/4).
Dia menyebut banyak warga DKI yang masuk catatan sebagai keluarga miskin pada saat kondisi normal. Namun, menurut dia, di tengah pandemi ini, ada warga prasejahtera yang juga butuh bantuan.
“Hari ini banyak dari saudara kita yang bulan lalu tak butuh bantuan sekarang butuh bantuan, pada saat datang ke lapangan maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar. Karena banyak sekarang tak punya pekerjaan, banyak yang warungnya tutup,” tuturnya.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan data mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis (7/5). Muhadjir awalnya bicara mengenai problem utama penyaluran bansos, yaitu sinkronisasi data.
“Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik, artinya cocok-cocokkan data, bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1, kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat,” ujar Muhadjir.
(Detik)
