Tangerang Selatan (23/4) – Selama masa darurat pandemi Covid 19, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta PLN mengkaji ulang rencana investasi pembangunan infrastruktur baru yang akan dikerjasamakan bersama pihak Independen Power Producer (IPP) Asing.
Sebab tanpa pembangunan pembangkit baru saja pasokan listrik PLN ke masyarakat sudah surplus. Apalagi jika ada pembangkit baru. Ditambah lagi di masa darurat pandemi Corona 19 ini permintaan listrik mengalami penurunan, khususnya listrik industri, maka surplus listrik semakin besar.
Dalam kondisi permintaan yang rendah ini, Mulyanto minta PLN mendahulukan penggunaan listrik dari pembangkitnya sendiri. Setidaknya dari pembangkit perusahaan nasional dan bukan dari pembangkit swasta asing. Walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal. Meskipun begitu kemampuan SDM kita tetap terjaga dan penguasaan IPTEK kelistrikan tetap dikembangkan.
“Kita sebagai bangsa tidak boleh tergantung kepada IPP, apalagi dari perusahaan asing. Kedaulatan energi menjadi penting dan harus kita pertahankan,” tegas Mulyanto dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur PLN secara virtual, Selasa (22/4)
PLN diminta terus melakukan efisiensi biaya dan fokus meningkatkan keandalan pelayanan dengan menjaga kelancaran pasokan listrik kepada pelanggan, baik pelanggan golongan rumah tangga, golongan usaha, tempat ibadah maupun golongan industri.
Mulyanto melihat selama masa darurat Covid 19 terjadi penurunan permintaan listrik oleh masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan di beberapa daerah mengakibatkan banyak tempat usaha dan industri yang berhenti beroperasi sementara. Akibatnya jumlah produksi listrik melebihi dari permintaan.
Menurut Mulyanto, dalam kondisi darurat pandemi Covid 19, sebaiknya PLN mengkaji ulang jumlah kebutuhan listrik masyarakat sebelum melakukan pembangunan infrastruktur baru. Dengan demikian jumlah produksi listrik sesuai dengan permintaan masyarakat.
“Saya kira ini saat yang tepat bagi PLN untuk mengkaji ulang beberapa proyek pembangunan infrastruktur, terutama proyek skema 35.000 MWe. Jangan sampai pembangunan yang membutuhkan biaya besar ternyata tidak diperlukan masyarakat.
PLN harus berani menunda atau membatalkan rencana pembangunan pembangkit baru yang tidak dibutuhkan,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Mulyanto juga menyoroti mangkraknya proyek pembangkit listrik 15.000 MWe. Kasus ini harus jadi pelajaran bagi PLN sebelum memulai proyek pembangunan pembangkit listrik baru lainnya.
Mulyanto minta BPK melakukan audit agar diketahui penyebab kegagalan pembangunan pembangkit ini.
“Bisa kita bayangkan di tengah mangkraknya pembangkit PLN tersebut, kita justru mengundang IPP dalam proyek pembangkit 35.000 MWe.
Padahal permintaan listrik industri kita masih rendah, karena pertumbuhan ekonomi kita yang masih lemah, apalagi di tengah pandemic Covid-19 industri kita sudah ngap-ngapan. Ini kan miss match antara proyeksi dan realisasi,” tandas Mulyanto.
[subhan/kontributor]
