Wacana Presiden Jokowi untuk menghukum mati para koruptor yang ada seakan sebuah gledek di terik siang bolong. Seriuskah Jokowi bicara pada Hari Anti Korupsi 9 Desember 2019 yang setuju dengan hukuman mati bagi koruptor?
“Hahahaaaaa, bangsa ini perlu orang berani seperti Bung Karno, Agus Salim, Sjahrir, Sudirman, dan Sultan Yogyakarta…Bukan pemain wacana. Apalagi Jokowi mau nembak mati koruptor nunggu persetujuan rakyat TERLIHAT DI NORAK GAGASAN.” Tawa Ki Gendeng Pamungkas, Ahad (15/12) di Bogor.
Kalau Anda jadi Presiden RI pasti tidak perlu bicara laksana Jokowi?
“Ya, jelas! Bila perlu saya sendiri yang beri aba-aba ‘tembaaakk!’ kepada eksekutor. Bahkan sesekali ingin juga senapan yang saya peganglah yang sebenarnya berisi peluru tajam. Dan peristiwa tersebut dipublikasikan kepada khalayak ramai lewat televisi, media cetak dan online, ” kata Ki Gendeng.
Menurut Ki Gendeng saat ini Indonesia
mengalami bonus demografi yaitu ledakan penduduk yang luar biasa. Meski ada program KB di era Orde Baru ternyata tidak berlanjut. Sehingga “Teori Robert Malthus” seakan diberi angin saat ini.
Apa saja itu? Pertama, LGBT seakan berkembang – biak di negeri ini bak jamur di musim hujan. Di kota Bogor pelaku LGBT ada 3.000an orang ungkap sebuah media cetak beberapa waktu lalu. Kedua, tidak ada pelanggaran HAM (Mahfud MD) dari era Jokowi meski banyak pendemo yang tewas saat demo pasca Pemilu 2019, bahkan kematian ratusan petugas KPPS pun dianggap biasa. Ketiga, darurat narkoba atau perang (atas) narkoba hanya slogan biasa untuk hiburan. Padahal pulau pulau buatan di Teluk Jakarta merupakan sarana penyelundupan efektif.
“Masih banyak teori yang menjelaskan skenario untuk menekan populasi pribumi yang ada di tanah air ini, sementara eksodus rakyat China dibuka lebar – lebar dengan Program OBOR-nya,” pungkas Ki Gendeng.
