Ada penambahan yang cukup signifikan kenaikan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2018 Kabupaten Lamongan. Kenaikan menjadi Rp 125 miliar.
Demikian dikatakan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan Sa’im saat menyampaikan laporan erkait hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018, Rabu (5/9).
Kata Sa’im, Belanja Daerah Tahun 2018 yang semula ditetapkan Rp 2.825.651.732.700,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.950.680.611.024,51 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 125.028.878.324,51.
Dalam anggaran perubahan itu ada suntikan dana untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di antaranya PD Aneka Usaha Lamongan Jaya dan PD Pasar.
Ada juga dalan APBD perubahab itu menyebutkan penyertaan modal PD BPR Bank Daerah Lamongan.
Dalam Perubahan APBD 2018 nanti, Pendapatan Daerah yang semula ditetapkan Rp 2.798.401.732.700,00, setelah perubahan menjadi Rp 2.904.634.147.135,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 106.232.414.435,00.
Terkait Pendapatan Daerah ini, Banggar DPRD berharap agar mengoptimalkan kinerja serta melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Lamongan memberikan saran, salah satunya melalui pengoptimalan potensi pajak di sektor restoran. Terhadap potensi pajak ini agar dilakukan pendataan detail, berbagai jenis obyek pajak daerah.
Sementara Bupati Fadeli menyampaikan anggaran dalam Perubahan APBD 2018 masih akan diprioritaskan pada infrastruktur. Namun lebih pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharan, khususnya jalan kabupaten dan strategis.
“Pembangunan akan diarahkan untuk jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan usaha tani dan saluran irigasi tersier, “ jelasnya.
Kemudian untuk bidang pendidikan, prioritasnya masih untuk rehab sekolah dasar dan menengah pertama. Selain itu juga untuk rintisan program desaku pintar.
Fadeli menguraikan program desaku pintar itu dirintis dengan harapan agar di setiap desa memiliki kondisi dan sarana yang mendukung bagi tumbuh kembangnya masyarakat. Melalui peningkatan akses informasi dan pelayanan yang cepat dan handal.
Dia menyebutkan bidang kesehatan dalam Perubahan APBD 2018 ini juga mendapat porsi cukup besar. Karena diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Beberapa masyarakat Lamongan menilai perlu mengawasi kenaikan APBD Perubahan agar tidak dikorupsi. Hanis (42) menilai perlu tranparansi penggunaan anggaran.
“Ini uang rakyat, perlu keterbukaan dalam penggunaan anggaran, walaupun 1 rupiah harus dicatat,” ungkapnya.
Kata Hanis, kenaikan anggaran APBD Perubahan 2018 Lamongan bisa bermanfaat buat rakyat. Rinto | Yunus
