PT Freeport belum dikuasai Indonesia karena masih Head of Agreement (HoA) dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).
“HoA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak,” mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier kepada suaranasional, Sabtu (14/7).
Kata Fuad, rupanya pemerintah perlu pencitraan utk mendongkrak Jokowi di tahun politik ini makanya mengangkat “prestasi kosong” atau menyesatkan.
Kata Fuad, kontrak karya Tambang Freeport yg akan berakhir 2021 itu baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir, berarti mulai tahun 2019 atau pemerintahan yang akan datang.
“Tetapi yang lebih penting lagi, kalau pemerintah untuk bisa punya saham 51% di PT Freeport harus beli, itu bukan prestasi sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya tahun 2021 izin penambangannya akan habis,” jelasnya.
Menurut Fuad, pemerintah seharusnya bisa dan berhak memiliki saham 51% itu tanpa harus membeli pada tahun 2021 atau setelah itu.
“Jadi pemerintah seharusnya sabar dan tenang tenang saja. Dari pada pontang panting cari utangan segala u bayar saham Freeport,” pungkasnya.
