Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berbohong telah mengambil alih 51 saham PT Freeport karena baru sebatas head of agreement alias nota kesepahaman dan harga yang dibeli pemerintah dinilai masih kemahalan.
Demikian dikatakan mantan Relawan Jokowi yang saat ini menjadi Koordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat, Jumat (13/7).
Amirullah mengatakan, negosiasi yang dilakukan terkesan diam-diam, sehingga rakyat tidak tahu prosesnya secara transparan.
“Kalau rakyat mengetahui secara transparan tentu seluruh rakyat Indonesia akan menolak pemerintah menggunakan cara tersebut. Sebab cara tersebut sangat merugikan bangsa dan Rakyat Indonesia, bahkan telah menghancurkan marwah Indonesia sebagai bangsa besar,” jelasnya.
Amirullah mengatakan, seharusnya kalau posisi pemerintah saat ini kuat, maka penyerahan saham itu tidak sampai dengan membeli begitu mahal. “Jika perlu pemerintah menunggu sampai masa kontraknya habis, dan setelah itu langsung diambil alih saja,” tuturnya.
Kata Amirullah, pengalihan 51 persen saham Freeport terkesan dipaksakan dan hanya digunakan untuk pencitraan Presiden Jokowi untuk berkuasa lagi 2019-2024.
“Ini dapat dibuktikan dengan bangganya Presiden Jokowi mengatakan, keberhasilan ini menunjukkan pemerintah bekerja lelah. Padahal, dalam kesepakatan itu, posisi Indonesia sangat lemah,” terang Amir aktivis muda Muhammadiyah itu.
Korsa sebagai paguyuban mantan para relawan Jokowi pada Pilpres 2014 melihat Jokowi dalam mengelola negara telah mengkhinati janji-janji kampanye yaitu Nawacita. Kebijakan yang dikeluarkan hanya berpihak kepada asing dan untuk pencitraan saja.
“Karena itu kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terlalu bangga dengan pengalihan 51 persen saham Freeport,” pungkasnya.
