Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta PNS di daerah mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) memunculkan masalah keuangan Pemda atau Pemkot.
“Gimana kalau utk bayar THR pinjam dulu dari RRC? Nanti dibayar dengan ekspor Kalajengking,” kata wartawan senior Asyari Usman di akun Facebook-nya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berhati-hati sebelum memutuskan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
“Ya gimana, aku dapat uang dari mana. Kita kan tidak bisa tiba-tiba, semua kan terploting anggarannya dan semua harus persetujuan DPRD dan saat masukan ke DPRD ada rinciannya, gaji sekian. Kalau ada yang baru saya tidak berani,” kata Tri Rismaharini di sela-sela sidak di Jalan Kenari, Surabaya, Rabu (6/6).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menfaku telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk memastikan seluruh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota menganggarkan THR dalam APBD masing-masing. Bahkan, setiap Pemda dihubungi satu per satu.
“Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri dan dari direktorat jenderal perimbangan keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. Kita telepon satu-satu kita cek satu-satu,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI, Jakarta.
