Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memfasilitasi debat terbuka Rizal Ramli dengan Sri Mulyani Indrawati tentang utang luar negeri.
“Saya setuju. Debat itu harus dilakukan secara terbuka untuk publik agar semua rakyat Indonesia tau siapa yang benar dan siapa yang salah soal utang luar negeri RI itu,” kata Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma kepada suaranasional, Jumat (27/4).
Rizal Ramli, kata Lieus sudah secara terbuka menjawab tantangan Presiden Jokowi. Karena itu Lieus balik menantang Presiden Jokowi untuk memfasilitasi debat tersebut.
“Pak Jokowi harus memfasilitasi debat tersebut. Debat itu harus disaksikan seluruh rakyat,” katanya.
Dengan demikian, tambah Lieus, pemberitaan soal utang luar negeri RI menjadi jelas. “Rakyat Indonesia menjadi tau berapa sesunguhnya utang Indonesia dan untuk apa saja utang itu dipergunakan,” katanya lagi.
Seperti diketahui, media massa memberitakan utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 4.000 triliun dan dikritik banyak pihak.
Banyaknya kritik itu membuat Presiden Jokowi mempersilakan para pengkritik pemerintah beradu argumen soal utang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen, itu bagus,” ujar Jokowi dalam acara Mata Najwa, Rabu (25/4/2018).
Pernyataan Presiden Jokowi itu langsung disambut Rizal Ramli yang juga mantan Menko Prekonomian.
“Saya siap berdebat secara terbuka dengan Sri Mulyani soal utang luar negeri RI. Semoga dengan debat tersebut masyarakat jadi tercerahkan,” kata Rizal dalam akun twiternya.
Lieus menilai, jawaban Rizal Ramli terhadap tantangan Presiden Jokowi itu suatu yang wajib dipenuhi Presiden.
“Presiden sudah menantang dan pak Rizal Ramli sudah menjawab tantangan itu. Nah, konsekuensi logisnya, Presiden harus membuka forum bagi terlaksananya debat tersebut. Dengan debat itu akan ketahuan siapa yang selama ini memanipulasi angka-angka dan berbohong,” kata Lieus.
Ditambahkan Lieus, karena sudah melontarkan tantangan, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung Presiden Jokowi jika ternyata beliau tidak mau membuka forum atau memfasilitasi debat tersebut.
“Rakyat akan menilai Presiden Jokowi ternyata seorang yang tidak konsisten. Cuma seorang reaksioner belaka yang tidak siap menerima kritik. Penilaian itu akan berdampak buruk pada elektabilitasnya sebagai calon presiden petahana pada Pilpres 2019 mendatang,” katanya.
“Kini rakyat menanti apakah tantangan debat tersebut benar-benar akan terlaksana atau sekedar meramaikan pemberitaan media massa belaka,” pungkas Lieus.
