Pemerintah yang akan menutup Facebook (FB) lebih kepada adanya gerakan ganti Presiden yang sangat massif media yang diciptakan mark zuckerberg bukan adanya kebocoran data.
“Adanya keboncoran data FB dan mengancam menutup itu pemerintah mendapat monemtum tepat tetapi gerakan massif ganti Presiden di FB bisa mengkhawatirkan penguasa sekarang,” kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasion, Ahad (15/4).
Kata Yazid, saat ini gerakan ganti Presiden di FB bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsat terutama kalangan perkotaan.
“Kalau menutup tanpa alasan, jelas pemerintah akan dianggap melanggar kebebasan berbicara dan mengutarakan pendapat. Kalau menutup FB adanya kebocoran, bisa jadi pertimbangan banyak orang,” papar Yazid.
Yazid mengatakan, pemerintah juga akan kebingungan mencari alasan gerakan ganti Presiden di FB sebagai pelanggaran hukum. “Gerakan Saracen yang awalnya di FB tidak terbukti di pengadilan,” jelas Yazid.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah tidak sungkan menutup Facebook.
Namun, pemerintah juga menghargai perbedaan pendapat mengenai perlunya menutup Facebook di Indonesia menyusul skandal penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.
“Memang selalu ada pendapat berbeda,” kata dia usai acara YouTubers Nongkrong di Jakarta, Senin (9/4/2018) malam.
