Pemerintah sebagai pemilik tasir tunggal antiPancasila sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menuju Rezim diktator.
“Tafsir tunggal antiPancasila hanya milik pemerintah itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menyasar kelompok Islam lain,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (27/10).
Kata Rahman, Pancasila itu sebagai ideologi negara yang perlu banyak penafsiran terlebih di era milineal sekarang ini. “Kalau hanya tafsir antiPancasila milik pemerintah, bisa jadi yang mengkritisi pemerintah langsung bisa dicap antiPancasila,” ungkap Rahman.
Rahman mengatakan, tafsir tunggal antiPancasila ini polanya mirip saat Pilkada DKI Jakarta. “Yang berseberangan dengan Ahok langsung dicap antiPancasila dan radikal. Nantinya tafsir tunggal ini untuk menyerang lawan politik Jokowi di Pilpres 2019,” jelas Rahman.
Wakil Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, memang semestinya pemerintah yang memiliki tafsir tunggal soal anti-Pancasila. Pasalnya, kata dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara.
“Jadi memang yang memiliki (tafsir tunggal anti-Pancasila) tugas pemerintah,” kata dia, Kamis (26/10) malam.
NKRI saat berada dalam KONDISI darurat……karena DUNIA ISLAM…sdh kalang-kabut….ISLAM SDH terpecah menjadi 73 FIRQOH……BANGSA INDONESIA saat ini…harus merapatkan diri…kedalam JATI DIRI BANGSA…..MENJAUHKAN dari perbuatan yg…menjurus perilaku…MUNAFIK BERJAMAAH…!!!! WALHASIL hanya mendapatkan KEBOBROKAN MORAL BANGSA….!!!!!!!