Sebetulnya pengelolaan BUMN dan infrastruktur di era Joko Widodo (Jokowi) ini banyak mengajarkan kita tentang teori teori baru, Jokowinomics atau Sistem Ekonomi Neo-Dajjal.
Demikian dikatakan aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti kepada suaranasional, Kamis (14/9).
Kata Haris, sistem ekonomi Neo-Dajjal Jokowi terlihat cara merampok APBN secara aman melalui kebijakan. Neo-Dajjal Jokowi melihat kebijakan tidak bisa dipidana.
“Misalnya rampok melalu kebijakan impor, kebijakan infrastruktur, kebijakan pajak, kebijakan utang, kebijakan kredit, kebijakan harga, kebijakan pertanahan, kebijakan imigrasi, kebijakan reklamasi, dan lain-lain,” jelas Haris.
Menurut Haris, sistem ekonomi Neo-Dajjal ekonomi mengharamkan mencuri APBN di bawah meja seperti yang dilakukan Setya Novanto (Setnov) atau DPR yang tertangkap KPK.
“Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN seharusnya kasih deviden, tapi malah kebalikan, BUMN disubsidi negara. Ini sistem ekomomi Neo-Dajjal Jokowi,” papar Haris.
Mantan aktivis PRD ini mengatakan, jika mau rampok secara aman, pakailah BUMN, jadi kalau gagal negara yang jadi jaminan. swasta cukup jadi vendor. Pinjam duitnya pakai BUMN, tapi pengelolaan projek nya pake swasta, vendornya swasta, yg suplai kebutuhan infrastrukturnya swasta China, Jepang, dll.
Maka hasilnya, PLN adalah BUMN yang dikelola oleh Kartel swasta, kartel Kalla, mulai dari pengerjaan projek 35 MW, dan lain-lain.
“Waskita karya, Hutama karya, semuanya ada penguasa kartel vendor nya. Judulnya BUMN, nasionalis banget, tapi isi kapitalis rampok abes,” ungkap Haris.
Haris mengatakan dalam kacanya ekonomi Neo-Dajjal Jokowi terdapat perampokan hingga BUMN yang mengelola listrik (PLN) memenangkan tender untuk penyedian gas, sementara BUMN yang mengelola minyak dan gas (PERTAMINA) memenangkan tender untuk proyek pembangkit listrik di Jawa.
“Ini bukan teori ekonomi neoliberal, karena ekonomi neoliberal mengharamkan BUMN, mengharamkan campur tangan negara. Iki namanya teori Ekonomi Neo-Dajjal,” pungkasnya.
