Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bermain sandiwara dalam pemberantasan korupsi karena membiarkan anggotanya di parlemen membekukan KPK namun melalui sekjennya Hasto Kristiyanto mendukng lembaga antirasuah itu.
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Senin (11/9). “Harusnya PDIP menindak anggotanya di DPR yang mengusulkan pembekuan KPK,” kata Muslim.
Kata Muslim, tidak seriusnya PDIP dalam pemberantasan korupsi terlihat terlibatnya anggota dalam pansus KPK. “Padahal Pansus KPK itu untuk melemahkan lembaga antirasuah bukan memperkuat,” ungkap Muslim.
Menurut Muslim, harusnya PDIP mengikuti partai di DPR yang tidak bergabung dengan Pansus KPK. “Nampaknya PDIP punya agenda lain dengan para koruptor khususnya BLBI untuk melemahkan KPK,” jelas Muslim.
Muslim mengatakan, PDIP khawatir KPK akan memberikan status tersangka Ketua Umumnya Megawati dalam kasus BLBI. “Makanya PDIP melalui anggota seperti Henry Yosodiningrat, Masinton menekan KPK melalui Pansus,” pungkas Muslim.
Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu butuh waktu lama.
“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” kata Henry.
Namun pernyataan Hendry dibantah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto partai mendukung keberadaan KPK.
“Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/9).
