Partai Gerindra mengkhawatirkan Presiden kena azab Allah dan terjatuh karena menggunakan dana haji untuk infrastruktur.
“Saya justru khawatir Presiden Jokowi akan kena laknat Allah, berhenti dan bisa di-impeachment (makzulkan),” kata ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (28/7).
Kata Abdul Wachid, dana yang sudah diniatkan untuk ibadah haji tidak boleh dipinjam sementara untuk kebutuhan lain. “Kalau sampai terjadi Allah akan menggagalkan haji orang tersebut,” ungkap Abdul Wachid.
Menurut Abdul Wachid, berdasarkan informasi yang ia ketahui dari sejumlah media massa, Presiden Jokowi meminta Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar menginsvestasikan dana haji hingga Rp 100 triliun untuk infrastruktur.
“Kalau ini benar dilaksanakan. Ini tidak benar dan sangat berbahaya pemerintahan Jokowi,” tegasnya.
Sebaiknya, saran dia, karena dana tersebut milik umat, Jokowi harus minta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Dan yang lebih penting lagi Presiden harus minta izin dulu kepada pemilik dana boleh apa tidak? Meskipun untuk kebutuhan negara. Tidak bisa Presiden sewenang-wenang. Contoh negara mau membangun jalan, kalau tanah rakyat kena jalan harus izin dan ada ganti untung,” pungkasnya.
