Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membuat tidak nyaman Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tidak diundang pertemuan petinggi partai koalisi di Istana.
Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Selasa (25/7). “Jokowi menilai PAN tidak komitmen dalam koalisi seperti tak mendukung Ahok maupun walkout dari pengesahan UU Pemilu,” ungkap Huda.
Kata Huda, sikap Presiden Jokowi itu tidak lepas dari pengarahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “PDIP tidak suka dengan sikap yang ditujukan Amien Rais yang selalu mengkritik keras Jokowi maupun pemerintahan padahal PAN bergabung dengan pemerintah,” ungkap Huda.
Huda mengatakan, padahal Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sikapnya sangat akomodatif terhadap pemerintahan Jokowi. “Ini pertarungan antara Amien Rais dengan Megawati. Dua orang yang pernah terlibat dalam Deklarasi Ciganjur sebelum reformasi ini masih menjadi king maker perpolitikan di Indonesia,” jelas Huda.
Menurut Huda, Presiden Jokowi akan membuat nyaman anggota kabinet dari PAN termasuk memanfaatkan buzzer maupun anggota DPR dari partai koalisi.
“Opini yang dibangun, anggota kabinet dari PAN buruk dan tidak menutup kemungkinan ada operasi intelijen menjatuhkan bisa melalui kasus korupsi maupun lainnya,” pungkas Huda.
Presiden Jokowi mengumpulkan para petinggi partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (24/7/2017) sore. Namun, pertemuan tersebut tak dihadiri PAN yang notabennya sebagai partai pendukung pemerintah.
Menurut politisi Nasdem Johnny G Plate, isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut mengenai pentingnya dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang telah diterbitkan pemerintah. Yakni, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi publik, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
