Presiden Jokowi menjadi seperti orang yang sedang “galau” ataupun “tidak percaya diri”, sehingga harus kembali memodifikasi kabinetnya yang notabene merupakan para pembantu presiden yang diangkat melalui mekanisme kompromi politik.
“Sebelum Jokowi terpilih menjadi Presiden di negeri ini, yang bersangkutan pernah berjanji kepada publik, kalau kabinet yang akan dibentuknya nanti adalah “Kabinet “Ramping”, dan tidak akan bagi-bagi kekuasaan,” kata pengamat sosial Pradipa Yoedhanegara dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (24/7).
Kata Pradipa, pernyataan Jokowi tentang kabinet ramping tidak bisa direalisasikan sama sekali akibat dari kuatnya tekanan partai politik yang menjadi pendukung pemerintah dimasa kampanye dan mungkin juga tekanan dari tim sukses untuk memasukkan sejumlah nama.
“Demi bergabung dalam kabinet kerja Presiden Jokwoi yang kini sepertinya berubah menjadi “Kabinet Bingung”, karena terbentuknya sebagai akibat dari hasil “Produk Bingung” tuan presiden,” jelas Pradipa.
Pradipa mengatakan Presiden Jokowi masih seumur jagung dan belum memahami dinamika politik yang terjadi saat akan dibentuknya kabinet kerja tersebut.
“Akhirnya apa boleh dikata, karena praktek bagi-bagi kursi dan bagi-bagi kekuasaan pun tidak bisa dihindarkan lagi oleh tuan presiden dalam membentuk kabinetnya saat itu,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi yang begitu kelihatan semakin panik dan bingung ini dalam beberapa hari kedepan akan kembali diterpa Isu resuffle yang begitu kental berbau aroma kompromi politik karena banyak faktor politik yang harus diperhitungkan agar tuan presiden bisa tetap mempertahankan kekuasaannya hingga akhir masa jabatannya di 2019 mendatang.
“Suka tidak suka akhirnya resuffle harus dilakukan demi menjaga eksistensi tuan presiden dalam kancah politik ditanah air pasca ditetapkannya setnov (ketua dpr) sebagai tersangka kasus korupsi E-ktp yang merupakan salah satu loyalis presiden yang menjadi penjaga wibawa tuan presiden di lembaga legislatif.
Lanjut Pradipa, di bawah kepemimpinan setnov lembaga tersebut seperti macan ompong yang tidak berani mengkritisi kebijakan-kebijakan eksekutif dibawah kepemimpinan tuan Presiden Jokowi.
“Jikalau memang tuan presiden ingin meresuffle kabinet menjadi lebih proporsional dan lebih rasional harusnya tuan presiden berani mengganti anggota kabinet atau jabatan yang setara dengan menteri yaitu orang yang pernah menjadi ketua tim sukses pada Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu,” pungkasnya.
