Perppu pembubaran Ormas dan pemblokiran medsos khususnya Telegram, Jokowi memperlihatkan anti dialog dengan rakyat.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (18/7).
“Perppu Ormas dan pemblokiran medsos nyata nyata sebagai alat untuk memaksa rakyatnya patuh pada negara,” kata Syahganda.
Kata Syahganda, Perppu dan pemblokiran medsos telah menghentikan upaya perangkulan kelompok Islam dalam barisan Jokowi ke depan.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan Jokowi yang mencoba merangkul NU tetapi mengabaikan ormas lainnya.
“Jokowi menggelontorkan dana bantuan kepada pendukungnya, seperti NU, uang yang cukup besar, triliunan. (Uang ini disalurkan Menkeu sebesar Rp 1,5 Triliun pada februari 2017). Di samping janjinya untuk membagi bagikan tanah Land Reform,” jelas Syahganda.
Mantan aktivis ITB ini mengatakan, membagi uang bantuan dalam jumlah yang sangat besar, dalam teori kebijakan sosial, kepada kelompok sosial tertentu, biasanya dimaknai sebagai upaya “politik dukung mendukung”. Yang apabila tidak diterima kelompok masyarakat lainnya, akan menyebabkan kecemburuan sosial dan hilangnya dukungan politik dari mereka.
“Jika kecemburuan sosial hanya terjadi pada kelompok Islam modernis, maka hal itu mungkin sudah diantisipasi sebagai konsekwensi perang berkelanjutan dengan Jokowi,” ungkap Syahganda.
Lanjut Syahganda, jika kelompok sosial lain merasa cemburu, padahal sebelumnya mereka pendukung Jokowi, hal ini akan mengurangi dukungan mereka nantinya.
