Saat ini partai koalisi pemerintah yang menjadi motor dan pendukung Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Partai koalisi pemerintah berada di belakang pansus KPK, apakah kita menyimpulkan Jokowi tidak terlibat melemahkan KPK?” kata Staf Khusus Era Presiden SBY, Andi Arief di akun Twitter-nya @andiariefaa.
Andi mengatakan, Pansus KPK ini diduga didasari kasus E-KTP yang menyeret beberapa anggota DPR bahkan petinggi partai.
“Tidak mungkin ada Pansus KPK tanpa ada kasus E KTP. Alasan lain, hanya pelajaran mengarang,” jelas Andi.
Ia mengatakan, KPK harus berani menangkap nama besar yang diduga terlibat dalam korupsi.
“KPK jangan letoy, Pansus terjadi karena KPK lelet, lamban dan membuang waktu. Tangkap nama-nama besar itu seperti yg keluar dari mulutmu,” papar Andi.
Menurut Andi, Pansus KPK bukan hendak menguatkan KPK, tapi sebagai bentuk solidaritas kalian pada Ketua DPR.