Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) telah melecehkan TNI dengan menuding pengkhianat reformasi bila lembaga pertahanan negara itu dilibarkan dalam pemberantasan terorisme.
“Boleh tidak setuju TNI tak dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, tapi jangan menuding pengkhianat reformasi. Ini sama saja melecehkan TNI,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (2/6).
Menurut Rahman, PDIP justru yang telah menjadi pengkhianat reformasi dan negara dengan menjual Indosat. “Gas Tangguh juga dijual murah ke China. Dan itu tercatat dalam sejarah Indonesia,” kata Rahman.
Menurut Rahman, kebijakan BLBI bisa dimasukkan bagian pengkhianatan terhadap reformasi. “Kebijakan Megawati yang menguntungkan pemilik bank dan uangnya dibawa kabur,” ungkap Rahman.
Rahman mengatakan, selama ini, TNI sudah dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme di Poso. “Dari operasi di lapangan yang terlihat tangguh justru TNI dibandingkan Polri dalam penindakan terhadap terduga teroris,” jelas Rahman.
Politikus PDIP Charles Honoris, menilai pelibatan TNI dalam memberantas terorisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi, yaitu penanganan terorisme melalui penegakan hukum yang merupakan ranah kepolisian.
Charles dalam diskusi bertajuk Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme di Universitas Paramadina, menyatakan reformasi melahirkan banyak institusi baru termasuk pemberantasan terorisme dengan model penegakan hukum. “Sehingga kalau melenceng maka kita mengkhianati amanat reformasi,” kata Charles di Jakarta, Rabu (31/5).
