Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerang Pemerintahan Jokowi dengan menyebut Indonesia bukan negara termasuk dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau sampai SBY sebut tidak ingin Indonesia menjadi negara hoax termasuk pemberantasan korupsi berarti Ketum Partai Demokrat mengingatkan Jokowi yang suka menyebar hoax,” kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Senin (8/5).
Menurut Yazid, saat ini, produksi hoax justru dari penguasa seperti pernyataan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ketiga kedua. “Padahal ketiga urutan negara G-20,” papar Yazid.
Kata Yazid, Jokowi sengaja memunculkan loyalis dengan tidak membubarkan relawan. “Relawan yang menjadi komisaris juga ikut-ikutan menyebarkan hoax dan diduga membiayai buzzer untuk mendukung pemerintah,” jelas Yazid.
Yazid mengatakan, saat ini, hoax yang disebar penguasa mendapat dukungan dari media mainstream dan buzzer.
“Padahal sebelum diungkap ekonom Hong Kong terkait pertumbuhan ekonomi nomor tiga dunia, Jokowi selalu mengungkap hal itu di berbagai forum dalam negeri,” pungkas Yazid.
SBY mengatakan bahwa pemberantasan hoax dan fitnah tidak boleh tebang pilih.
Hal tersebut disampaikan SBY usai menandatangani petisi “Stop Hoaks dan Fitnah” di Mataram, Minggu (7/5/2017).
“Kami tentunya ingin keadilan yang sejati di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoax dan fitnah juga tidak boleh tebang pilih,” kata SBY
