Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengatakan, tidak mempermasalahkan memilih pemimpin non Islam karena sah sesuai dengan konstitusi di Indonesia dan agama.
“Terpilihnya non-muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang non-Muslim terpilih sebagai kepala daerah,” kata KH Najib Buchori dalam Bahtsul Masail Kiai Muda GP Ansor ini diselenggarakan pada 11-12 Maret 2017 di Aula Iqbal Assegaf PP GP Ansor, Jakarta.
Menurut Kiai Najib, pemimpin non muslim yang terpilih secara sah sesuai konstitusi dan demokrasi tidak melanggar aturan agama.
“Dengan demikian, keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun secara agama,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyoroti pemasangan spanduk penolakan pengurusan jenazah di masjid. Yaqut menilai kecenderungan intoleransi makin terlihat.
“Kecenderungan intoleransi sesama umat Islam semakin kasat mata dan tergambar dengan adanya spanduk di sejumlah masjid yang tidak menerima pengurusan keagamaan jenazah muslim bagi pemilih dan pendukung pemimpin non-muslim,” tegasnya.
Jadi pak Kyai mendalilkan argumennya hanya berlandaskan logika,bhw dlm konstitusi negara kita tdk scr tegas mencantumkan syarat agama tertentu untuk menjadi pemimpin.Sah2 saja Pak Kyai dan yg sehaluan meyakini pandangan semacam itu,serta menjadi pilihan politik bagi dia dan yg segolongan dgnnya untuk manut.Tapi bagi kami tdk hanya semata-mata atas dasar konstitusi, akan tetapi sumber utama yg menjadi rujukan dlm memilih pemimpin adalah Al-Quran dan Hadist Nabi.Itulah garis perbedaannya. Apalagi realitasnya kami mayoritas di negeri ini.Warga Jakarta yg mayoritas adalah muslim, maka logis pula memperjuangkan pemimpinnya adalah seorang Muslim.Kalaupun ada yg mengaku muslim kemudian memperjuangkan pemimpinnya adalah seorang kafir,bahkan Penista Islam maka kita hanya berguman,”masih waraskah akalnya”.