Saat ini ada upaya skenario kecurangan yang dilakukan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
“Baru-baru ini Ketua RT/RW wilayah Jakarta Utara dijamu oleh salah satu anggota DPR RI yang merupakan pendukung Ahok-Djarotmenjadi indikasi petinggi kelurahan di Jakarta Utara akan terinfiltrasi dan bisa saja tidak netral,” kata Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian Simanjuntak dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (7/3).
Kata Bastian, tindakan yang dilakukan anggota DPR yang mengajak Ketua RT/RW Jakarta Utara ke puncak sangat merusak demokrasi.
Ia juga mengatakan, Kebijakan KPUD DKI yang menyerahkan sepenuhnya pada kelurahan seolah tidak bercermin dari amburandulnya verifikasi DPT dan DPTb pada putaran pertama.
“KPUD tidak pernah melakukan investigasi intensif terkait DPTb pada putaran pertama, apakah sah atau tidak,” ungkapnya.
Memasuki verifikasi DPT dan DPTb putaran kedua pilgub DKI persoalan yang sama akan muncul lagi. Menurut Sumarsono (Ketua KPUD Jakarta) jumlah DPT dan DPTb akan bertambah, bila DPTb putaran pertama tidak diverifikasi dan langsung dijadikan DPT maka ini merupakan pembiaran kecurangan.
Bastian mengatakan, bagi pemilih potensial (pemilih usia 17 tahun saat putaran kedua) yang nantinya menggunakan Surat Keterangan, ini pun berpotensi menjadi celah kecurangan dengan melibatkan petinggi kelurahan karena Bawaslu sendiri tidak menjalankan tupoksinya secara ideal.
“Inilah yang harus kita waspadai bersama, mengingat penyelenggara di tingkat kelurahan apalagi jabatan lurah yang dilelang diduga tidak netral dan mendukung paslon nomor urut dua,” ungkapnya.
Kata Bastian, bila ini dibiarkan maka akan terjadi apa yang sering kita dengar dengan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis serta terencana.
Terstruktur karena dimulai dari ‘sandiwara’ politik yang dimainkan Ahok-KPUD dan dilanjutkan penyelenggara tingkat kelurahan, massif karena dilakukan bersama dan akhirnya akan sistematis.
“Inilah yang saya maksud diatas apa benang merah rekayasa konflik Ahok dan KPUD dengan penetapan DPT dan DPTb yang sepenuhnya diserahkan kepada kelurahan,” pungkas Bastian.
