Menkopolhukam Wiranto terlihat intervensi dengan meminta MUI koordinasi terlebih dulu sebelum mengeluarkan fatwa.
Demikian dikatakan pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Selasa (20/12). “MUI itu lembaga independen dan tidak perlu koordinasi dengan pemerintah,” ungkapnya.
Kata Ibnu Masduki, pernyataan Wiranto itu justru bisa menjadi justifikasi kelompok yang mengingingkan pembubaran MUI. “Selama ini beberapa kelompok ada yang menginginkan pembubaran MUI karena dianggap bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Ibnu Masduki.
Menurut Ibnu Masduki, kelompok yang menginginkan pembubaran MUI itu justru yang tidak berbhinneka Tunggal Ika. “Sukanya memaksakan kehendaknya harus menyamakan idenya dengan liberalisme, sekulerisme, pluralisme,” ungkap Ibnu Masduki.
Wiranto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan koordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa.
“Tadi Menteri Agama dan Kapolri saya minta untuk melakukan koordinasi yang tetap kepada teman-teman MUI agar pada saat mengeluarkan fatwa apapun, seyogyanya melaksanakan koordinasi dulu,” ujar Wiranto usai menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait keamanan sosial di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
