Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan elit NU harus instropeksi setelah aksi 212 agar lebih aspiratif terhadap umat Islam.
“Pernyataan Ketum PBNU Kiai Said Aqil Siradj yang menganggap shalat Jumat di jalan tidak sah ternyata tidak digubris umat Islam. Ini harus jadi instrospeksi bagi PBNU agar lebih aspiratif terhadap umat Islam,” kata pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Senin (5/12).
Kata Ibnu Masduki, harusnya PBNU maupun elitnya tidak melarang umat Islam melaksanakan shalat Jumat di jalan maupun Monas. “Kalau sikap PBNU masih seperti melarang dan seolah-olah tidak berpihak pada umat Islam, maka NU akan ditinggalkan pengikutnya,” ungkap Ibnu Masduki.
Menurut Ibnu Masduki, secara organisasi NU tidak akan laku kalau para elitnya masih bersekutu dengan penguasa tanpa mendengar aspirasi umat di bawahnya.
“Santri-santri Ciamis yang berjalan kaki itu secara kultur dan keagamaan itu NU, tetapi elit NU justru berupaya untuk menghalang-halangi umat yang ingin aksi super damai 212,” papar Ibnu Masduki.
BACA JUGA:
- Ribut Jumlah Massa 412, Sesama Elit Golkar Hampir Adu Jotos
- Terkait Ahok, Pecah Kongsi PDIP dengan Golkar Cs
PBNU mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan shalat Jumat di jalanan tidak sah.
“NU sudah mengeluarkan fatwa, Jumatan di jalan tidak sah,” ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di acara Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/11/2016).
Para ulama dan kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi’i dan Maliki.
“Mazhab Maliki dan Syafi’i itu kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-keluar di jalan enggak apa-apa, tetapi kalau sengaja keluar rumah mau shalat Jumat di jalanan, shalatnya enggak sah,” ujar Kaii Said.
“Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk shalat Jumat di sebuah kota atau desa,” kata dia.
