Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang ketahuan bersama calon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidyat menandakan pasangan calon nomor 2 itu memanfaatkan birokasi untuk kemenangan di Pilkada DKI 2017.
“Wali Kota Jakbar menemui Djarot menandakan, pasangan nomor dua memperalat birokrasi untuk kemenangan. Ini tidak dibenarkan,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Kamis (10/11).
Kata Huda, cara yang dilakukan Djarot dengan menemui Wali Kota Jakarta merusak aturan. “Pejabat itu harus netral, tetapi dengan pertemuan Djarot dengan Anas
Effendi menunjukkan ada sesuatu yang ingin dibicarakan,” ungkap Huda.
Menurut Huda, Bawaslu DKI Jakarta harus memberikan teguran keras kepada Djarot karena menyalahi aturan. “Bawaslu tidak bisa berdiam saja melihat aturan yang
dilanggar Djarot,” papar Huda.
Diketahui, sebelumnya Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi muncul saat calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menggelar kampanye di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu (9/11/2016).
Namun, saat dikonfirmasi, Anas mengaku hadir di lokasi tersebut untuk memantau informasi yang iterimanya mengenai adanya kelompok massa yang menolak kehadiran Djarot.
“Infonya kan ada demo di situ. Tugas wali kota selain melaksanakan pemerintahan umum, melaksanakan norma ketertiban umum. Ya kalau ada apa-apa (bagaimana). Siapa pun juga mau datang ke wilayah kita, kita amankan, bukan hanya dia (Djarot),” kata
Anas.
