Blokir Situs Berita Oposisi, Pengamat: Bukti Rezim Jokowi Otoriter dan Mulai Ketakutan

Ilustrasi blokir situs berita (IST)
Ilustrasi blokir situs berita (IST)

Kementerian Informasi dan Informatika yang memblokir situs berita oposisi seperti portapiyungan, posmetro, nusanews dan lain-lain menandakan Rezim Joko Widodo (Jokowi) mulai ketakutan dan otiter.

“Ini tidak dibenarkan dalam kebebasan berpendapat. Saya baca portalpiyungan, nusanews, pos-metro masih dalam posisi wajar,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (3/11).

Kata Muslim, rezim yang mau jatuh biasanya karena alami kepanikan menghadapi kritikan. “Sebelum era digital, media cetak dibredel, tetapi era sekarang diblokir,” ungkap Muslim.

Muslim mengatakan, saat ini, media mainstream banyak memberikan pujian pada penguasa dan tidak menyuarakan kritik. “Maka para pembaca lari ke online-online alternatif seperti portalpiyungan, posmetro, nusanews,” papar Muslim.

Selain itu, Muslim mencurigai media mainstream sengaja mematikan situs berita opoisi karena sebagai pesaing. “Kalau bisa dilihat trafik pembacanya mungkin media-media mainstream turun dengan munculnya beberapa situs berita oposisi” pungkas Muslim. 

Kementerian Informasi dan Informatika menambahkan 11 website yang masuk dalam daftar pemblokiran. Website tersebut dinilai mengandung konten SARA.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo telah melayangkan surat pemberitahuan kepada para penyedia layanan internet untuk melakukan pemblokiran. “Dengan ini mohon kiranya dapat menambahkan 11 Situs yang mengandung konten SARA ke dalam sistem filtering setiap ISP,” tulis Kominfo kepada para ISP.

Kesebelas situs tersebut adalah lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, lontaranews.com dan nusanews.com.

“Mungkin terkait kejadian akhir-akhir ini di mana terjadi hal hal yang tidak diinginkan, SARA dan radikalisme. Sebagian adalah dari laporan masyarakat dan lembaga,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza dikutip dari DetiInet.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News