Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa pemerintah saat ini meresmikan beberapa proyek pemerintah sebelumnya menandakan wakil presiden itu sudah terlihat oposisi dan melihat pemerintah mulai goyang dengan kasus penistaan agama oleh Ahok.
Demikian dikatakan pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Senin (31/10). “Selama ini Presiden Jokowi dan pendukungnya masih membantah, dan ternyata diakui JK sendiri,” ungkap Yazid.
Kata Yazid, JK sangat jeli melihat kondisi politik yang mulai memanas karena tidak tegasnya Presiden Jokowi dalam menangani kasus penistaan agama oleh Ahok.
“Salah sedikit dalam mengatasi kasus Ahok, Jokowi bisa jatuh. Padahal masalahnya sangat mudah Ahok segera jadi tersangka dan disidangkan,” ungkap Yazid.
Menurut Yazid, pernyataan JK itu makin memperlihatkan kepada publik kinerja Jokowi selama ini belum terlihat. “Selama ini kinerja hanya pencitraan dan beberapa ada yang tidak dilanjutkan, hanya groundbreaking selanjutnya tidak jelas,” ungkap Yazid.
Yazid mengatakan, harga BBM di Papua yang sama dengan di Jawa membuat Pertamina rugi. “Bagi Jokowi yang penting kebijakan terlihat populalis tetapi tidak melihat dampak bagi keuangan Pertamina atau negara. Begitu pula Tol Laut tidak punya dampak di Papua juga,” papar Alem.
Sebelumnya, JK mengakui Pemerintah saat ini hanya meresmikan beberapa proyek Presiden sebelumnya yaitu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kita juga tidak ingin mengklaim apa pun yang dibikin itu. Tidak. Ini berarti karena nyambung. Memang sekarang gunting pita, tapi itu proyek bersambung,” kata JK, Senin (31/10) dikutip dari detik.com.
BACA JUGA:
- Ancam Habib Rizieq Cs, Pasukan Berani Mati Adili Ahok Tantang Balik Anton Medan
- Rachmawati Soekarnoputri Ikut Demo 4 November, Bukti Nyata tak Ada Islam Radikal
Kata JK keberhasilan pemerintah akan terlihat dalam lima tahun akan datang. Menurut dia ini untuk memberikan penegasan bahwa proyek pemerintah harus selalu berlanjut.
“Kita ingin biasakan pemerintah seperti bahwa setelah lima tahun kelihatan suasananya,” ujarnya.
Kebijakan tax amnesty, paket kebijakan ekonomi dan proyek infrastruktur dijadikan andalan untuk menangkis ‘gempuran’ dari luar.
“Secara umum politiknya stabil saja. Ekonomi pengaruh dari luar banyak sekali, tapi kita imbanginya salah satunya memperbaiki, bagaimana kemudahan berusaha dengan tax amnesty. Infrastruktur berjalan terus,” ungkap JK.
