Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat masalah SARA dengan menempatkan Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo yang non muslim sebagai Kapolda Banten.
“Non muslim ditempatkan Jokowi sebagai Kapolda Banten dan diprotes menandakan mantan Wali Kota Solo itu tidak melihat kondisi warga setempat,” kata pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Rabu (12/10).
Kata Ibnu Masduki, harusnya Jokowi melihat kearifan lokal untuk menempatkan pejabat karena isu SARA sangat sensitif. “Harusnya SARA bukan ditutup-tutupi tetapi dibuka saja tetapi untuk kebaikan bersama,” jelas Ibnu Masduki.
Menurut Ibnu Masduki, protesnya warga dan ulama Banten terkait penempatan Kapolda yang non muslim itu bisa memunculkan citra negatif kepada Jokowi.
“Maka yang terpikir di benak masyarakat itu JOkowi sukanya menempatkan orang-orang non muslim di mayoritas Islam, seperti kasus di Jakarta, di Solo. Jokowi selalu meninggalkan wilayah itu dipimpin non muslim,” papar Ibnu Masduki.
Pergantian Kapolda Banten dari Brigjen Pol Ahmad Dofiri kepada Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo mendapat penolakan dari ulama dan elemen masyarakat di Banten.
Atas penolakan itu, ulama se-Banten berencana mendatangi Mabes Polri untuk beraudiensi dengan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian. Ulama meminta Kapolri agar tidak menempatkan penjabat Kapolda Banten yang bukan Muslim.
Aksi penolakan itu tidak melibatkan/menggunakan nama organisasi apapun, melainkan atas nama Ulama Banten dan MUI Banten. Mereka akan mendatangi Mabes Polri dengan membawa tanda tangan Ulama Banten sekitar 400 tanda tangan.
“Ya betul, ada ajakan dari beberapa ulama Banten untuk menemui Kapolri di Mabes Polri, Senin pagi ini, terkait pergantian kapolda,” kata Sekretaris Majelis MUI Kota Serang Amas Tadjudin dikutip dari Banten Headline, Senin (10/10/2016).
