Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melakukan penggusuran ratusan rumah secara kejam memberikan sinyal untuk para pengembang.
“Sejatinya Ahok tengah mengirimkan pesan kepada para pengembang, bahwa pejabat telengas ini berada di pihak pengembang,” kata Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) kepada suaranasional, Rabu (14/9).
Kata Edy, Ahok hadir dan menjadi gubernur memang untuk mengamankan kepentingan para pengembang yang selalu lapar lahan. Seiring dengan kian melambungnya harga tanah, pengembang tetap membutuhkan lahan untuk memenuhi syahwat bisnisnya.
“Sampai di sini kepentingan dua pihak ini bertemu. Sebagai pedagang, tentu mereka ingin memperoleh lahan dengan harga murah,” ungkap Edy.
Dengan hanya membiayai penggusuran plus uang sogok kepada penguasa, pengembang bisa memperoleh lahan dengan harga sangat murah. Inilah pengakuan yang dilakukan PT Agung Podomoro pada penggusuran paksa warga Kali Jodo seperti diakui Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Kata Edy, di sisi lain, sebagai politisi yang ingin terus mengenggam kekuasaan, Ahok butuh logistik yang amat besar.
Dalam sistem demokrasi ugal-ugalan yang berkembang dan dikembangkan saat ini, Pilkada, Pileg, dan Pilpres telah menjadi hajatan yang sangat menguras tenaga dan dana. “Pernyataan Ahok bahwa Jokowi tidak mungkin menjadi presiden tanpa bantuan para pengembang menjadi konfirmasi atas fakta tersebut,” papar Edy.
Saat Pilkada DKI 2009 silam, pada putaran pertama hanya 1-2 taipan yang menyokong Jokowi, Walikota Solo yang diimpor Jakarta. Namun ketika putaran kedua, banyak konglomerat mulai merapat. Tapi karena Jokowi adalah new kid on the block, dia tidak kenal dengan seorangpun dari para taipan tersebut.
“Maka di sinilah Ahok sang Cawagub punya peran penting. Dialah yang menghubungkan Jokowi dengan mereka. Dia pula yang mengumpulkan gelontoran duit dari cukong-cukong beretnis China itu,” papar Edy.
