Pemerintahan Jokowi dalam mengelola pemerintahan khususnya dalam mendapatkan anggaran negara seperti koperasi simpan pinjam.
“Jadinya pemerintah kok seperti pengurus koperasi simpan pinjam yang tidak punya “UNIT USAHA” ya ? Ngejar setoran anggota, minjam dari kiri kanan cuma untuk membiayai pengurusnya,” kata mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Purn Suryo Prabowo di akun Facebook-nya.
Suryo Prabowo menanggapi kebijakan tax amnesty pemerintahan Jokowi yang menyasar semua wajib pajak di Indonesia.
“Yang nama dan rekeningnya ada di daftar “Panama Papers” tolong pada ikut tax amnesty dong,” ungkap Prabowo.
Prabowo berharap pengusaha yang namanya ada di Panama Papers bisa ikut tax amnesty sehingga dapat membantu pemerintah dalam membayar cicilan utang.
“Kok kalian tega sih, membiarkan rakyat kecil dan pensiunan ditakut-takuti untuk ikut tax amnesti biar pemerintah bisa punya duit untuk nyicil utang?” tegas Prabowo.
“Kalau para pejabat negara, pejabat publik dan pejabat politik, termasuk anggota DPR/DPRD mau ikut tax amnesti juga, mungkin pemerintah nggak terlalu panik memangkas anggaran dan nyari duit dgn menjual apa saja termasuk BUMN,” ungkap Prabowo.
